Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan terdiri dari sekitar 44-46 kementerian. Hal ini disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat 11 Oktober 2024, sembari menambahkan bahwa jumlah pasti kementerian masih dalam tahap finalisasi.
Dasco menekankan bahwa nomenklatur kementerian-kementerian baru ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan, sesuai dengan janji kampanye Prabowo Subianto.
“Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun yang dipecah menjadi kementerian baru,” ujarnya.
Penyesuaian DPR dengan Pemerintahan Baru
Dasco juga menyebutkan bahwa DPR RI akan menyesuaikan jumlah komisi-komisi dengan jumlah kementerian yang baru. Koordinasi antara DPR dan pemerintahan yang akan datang terus berjalan untuk memastikan struktur pemerintahan yang efisien dan efektif.
“Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix,” tambahnya.
Gambaran Nomenklatur Mitra AKD
Dikutip dari ANTARA, yang menerima dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD” berisi daftar 13 komisi dan nama-nama kementerian yang diduga akan dirancang untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut daftar sementara dari dokumen tersebut:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian UMKM
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)
- Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
- Kementerian Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Hukum
- Kementerian HAM
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Penekanan pada Janji Kampanye
Pembentukan kementerian yang lebih banyak ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi janji kampanye Prabowo Subianto, yang dikenal dengan “Asta Cita” dan “17 Program Aksi”.
Dasco Ahmad menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan setiap kementerian dapat berfungsi optimal dan bermanfaat bagi rakyat.
Penyesuaian di DPR
DPR RI pun akan menyesuaikan diri dengan jumlah kementerian yang baru, sehingga jumlah komisi-komisi yang ada juga akan disesuaikan. Proses ini melibatkan koordinasi intensif antara DPR dan pemerintahan baru untuk mencapai struktur yang efisien dan efektif.
Dengan penataan ulang ini, diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berfungsi lebih optimal dalam mengelola berbagai sektor dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia.***
Editor: Hadi Jakariya
Sumber: ANTARA
