Pemerintahan Prabowo-Gibran Rencanakan 46 Kementerian untuk Optimalisasi

Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan terdiri dari sekitar 44-46 kementerian. Hal ini disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat 11 Oktober 2024, sembari menambahkan bahwa jumlah pasti kementerian masih dalam tahap finalisasi.

Dasco menekankan bahwa nomenklatur kementerian-kementerian baru ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan, sesuai dengan janji kampanye Prabowo Subianto.

Baca Juga

5 Zodiak ini Paling Beruntung di Bulan November 2023

19 Nov 2023

“Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun yang dipecah menjadi kementerian baru,” ujarnya.

Penyesuaian DPR dengan Pemerintahan Baru

Dasco juga menyebutkan bahwa DPR RI akan menyesuaikan jumlah komisi-komisi dengan jumlah kementerian yang baru. Koordinasi antara DPR dan pemerintahan yang akan datang terus berjalan untuk memastikan struktur pemerintahan yang efisien dan efektif.

“Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix,” tambahnya.

Gambaran Nomenklatur Mitra AKD

Baca Juga

Malut Siapkan Pengganti Cagub Setelah Kematian Benny Laos dalam Kecelakaan

13 Okt 2024

Dikutip dari ANTARA, yang menerima dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD” berisi daftar 13 komisi dan nama-nama kementerian yang diduga akan dirancang untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut daftar sementara dari dokumen tersebut:

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)
29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Penekanan pada Janji Kampanye

Pembentukan kementerian yang lebih banyak ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi janji kampanye Prabowo Subianto, yang dikenal dengan “Asta Cita” dan “17 Program Aksi”.

Dasco Ahmad menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan setiap kementerian dapat berfungsi optimal dan bermanfaat bagi rakyat.

Penyesuaian di DPR

DPR RI pun akan menyesuaikan diri dengan jumlah kementerian yang baru, sehingga jumlah komisi-komisi yang ada juga akan disesuaikan. Proses ini melibatkan koordinasi intensif antara DPR dan pemerintahan baru untuk mencapai struktur yang efisien dan efektif.

Dengan penataan ulang ini, diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berfungsi lebih optimal dalam mengelola berbagai sektor dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia.***

Editor: Hadi Jakariya
Sumber: ANTARA