Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil berteknologi hybrid.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta produsen mobil hybrid di Indonesia segera mendaftarkan merek mereka agar dapat memanfaatkan insentif tersebut.
Saya minta agar para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami, agar tahun depan, mulai 1 Januari, sudah bisa menikmati insentif,” ujar Agus dalam konferensi pers, Senin 16 Desember 2024, seperti dikutip dari ANTARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah memperkirakan anggaran sebesar Rp840 miliar untuk mendukung program insentif PPnBM bagi kendaraan hybrid.
Agus menegaskan, pemberian insentif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah.
Salah satu syarat utama bagi produsen mobil hybrid untuk berpartisipasi adalah nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi.
Dukungan untuk Kendaraan Listrik
Selain mobil hybrid, pemerintah juga memberikan insentif signifikan untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Insentif tersebut meliputi:
PPN DTP 10 persen untuk kendaraan KBLBB completely knocked down (CKD).
PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built-up (CBU) dan CKD.
Bea Masuk nol persen untuk KBLBB CBU.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,52 triliun untuk mendukung PPN DTP KBLBB dan insentif PPnBM 100 persen atas impor maupun produksi dalam negeri.
Merespons Tekanan Industri Otomotif
Menurut Agus Gumiwang, berbagai insentif ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap industri otomotif yang tengah mengalami tekanan.
Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah disebut-sebut menjadi penyebab merosotnya penjualan sektor ini.
“Pemberian insentif ini merupakan jawaban dari pemerintah,” tegas Agus.***
Editor: Hadi Jakariya
