FREENTALK.COM — Pemerintah Albania menunjuk sebuah sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bernama Diella sebagai Menteri Pengadaan Publik dalam kabinet terbaru Perdana Menteri Edi Rama. Penunjukan itu diumumkan pekan lalu di Tirana.
Dikutip dari 9News, Diella bukan manusia, melainkan bot AI yang sejak Januari membantu masyarakat mengurus dokumen melalui portal layanan digital pemerintah Albania.
Kini, sistem tersebut dilibatkan langsung dalam pengelolaan dan pemberian tender proyek pemerintah kepada pihak swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rama menjelaskan Diella menjadi anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik karena sepenuhnya diciptakan secara virtual oleh teknologi AI.
Meski menyandang status menteri, pengangkatan Diella bersifat simbolik karena aturan Albania mensyaratkan menteri harus warga negara berusia minimal 18 tahun.
Albania, negara Balkan dengan populasi sekitar 2,7 juta jiwa, menempatkan AI ini di sektor pengadaan publik yang selama ini kerap menjadi sumber persoalan korupsi.
Pemerintah berharap kehadiran Diella dapat membuat proses tender berjalan transparan dan bebas kepentingan.
Diella beroperasi melalui perintah suara, memproses data pengadaan, serta menerbitkan dokumen resmi dengan stempel elektronik.
Dalam peluncurannya, sistem AI tersebut ditampilkan mengenakan busana tradisional Albania.
Sejumlah kalangan menilai langkah ini tidak sepenuhnya tanpa risiko. Guru Besar Filsafat dari Monash University, Robert Sparrow, menyebut sistem AI tetap bergantung pada manusia yang merancang dan mengelolanya.
“Sistem ini tidak lebih baik dari orang-orang yang merancang dan mengoperasikannya,” ujar Sparrow.
Menurutnya, jika pihak yang memprogram AI memiliki kepentingan tertentu, hasil keputusan yang diambil sistem juga berpotensi bermasalah.
Ia juga menyoroti persoalan transparansi. Sparrow mengatakan sistem AI sering kali tidak mampu menjelaskan alasan di balik keputusan yang dihasilkan, sesuatu yang lazim diminta dari seorang pejabat publik.
Selain itu, AI juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan kebijakan.
Robert Sparrow menilai hal ini menjadi persoalan serius ketika teknologi diberi kewenangan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Rama mengakui penggunaan AI di level pemerintahan bisa menimbulkan efek samping, termasuk berkurangnya minat sebagian orang untuk terjun ke dunia politik. Namun, ia menilai pengadaan publik justru menjadi alasan utama banyak pihak masuk ke ranah politik.
Pemerintah Albania tetap optimistis. Rama menyebut teknologi AI memberi negaranya peluang melakukan lompatan besar yang sebelumnya sulit dicapai. Ia juga membuka peluang menjual sistem pengadaan berbasis AI ke negara lain.
Pengembangan teknologi tersebut melibatkan kerja sama dengan Microsoft, dengan hak model tetap berada di tangan Albania agar dapat dikomersialkan ke luar negeri.
Meski demikian, Sparrow mengingatkan bahwa sebagian besar sistem AI belum teruji sepenuhnya di dunia nyata.
Ia menilai kegagalan teknologi di lingkungan publik berpotensi menimbulkan dampak serius jika tidak diawasi dengan ketat.
Penulis : Hadi Jakariya
Editor : Hadi Jakariya
