Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai Politik, Sahrin Hamid: Tak Terpisahkan dari Anies Baswedan

Jakarta, Freentalk.com – Gerakan Rakyat resmi membuka babak baru di panggung politik nasional. Organisasi yang berakar dari gerakan relawan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 kini bertransformasi menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat.

Pernyataan itu dikutip dari keterangan resmi di laman Gerakan Rakyat, menyusul keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2026).

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyebut pendirian partai sebagai evolusi kesadaran politik untuk menghadirkan instrumen formal dalam memperjuangkan agenda perubahan.

Sahrin menjelaskan perjalanan Gerakan Rakyat melewati tiga fase utama. Pertama, tumbuh secara organik sebagai “rumah besar” relawan yang menginginkan Anies Baswedan menjadi Presiden pada Pilpres 2024.

Kedua, pascapilpres, terbentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) formal guna memiliki sistem, aturan, serta hak dan kewajiban yang jelas.

Fase ketiga ditandai Rakernas I pada 18 Januari 2026 yang dihadiri 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 402 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pakar, serta jajaran pengurus pusat. Forum itu secara bulat memutuskan pendirian Partai Gerakan Rakyat.

“Sayap-sayap organisasi, sayap pemuda, badan-badan otonom, badan kebencanaan, badan perempuan, badan pengawalan keamanan, dan juga dewan pakar hadir dalam sebuah forum yang terhormat itu dan disitulah diputuskan, ditetapkan bahwa Gerakan Rakyat menetapkan, mendirikan partai politik yang kita sebut dengan Partai Gerakan Rakyat,” ujar Sahrin, Senin (19/1/2026).

Ia menegaskan keterkaitan historis dan emosional partai ini dengan Anies Baswedan.
“Partai Gerakan Rakyat ini tidak bisa dilepaskan dengan Mas Anies Rasyid Baswedan. Kalau kita lihat sejarahnya, lahirnya dari kerelawanan memperjuangkan Anies sebagai presiden, maka ini tersambung terus sehingga Anies dan Gerakan Rakyat ini bagaikan dua sisi mata uang,” katanya.

Dalam platform ideologinya, Partai Gerakan Rakyat mengusung keadilan sosial dengan fondasi nilai Panca Dharma yang wajib diinternalisasi seluruh kader, meliputi Religiusitas, Nasionalisme Kerakyatan, Kersa Ksatria, Kasih Sayang, dan Integritas Moral.

“Satunya kata dan satunya perbuatan ini adalah menjadi hal yang penting dan hal yang langka di republik ini. Sering kali pemimpin mengatakan A, perbuatannya B. Ini adalah panca dharma,” ujar Sahrin.

Sebagai pembeda dengan partai lain, Sahrin menyebut partainya menerapkan lima prinsip manajerial, yakni Musyawarah Mufakat, Gotong Royong, Transparansi, Meritokrasi, dan Egalitarianisme.

“Jadi inilah sebenarnya yang dimaksud dengan bila pertanyaannya yang membedakan antara partai ini dengan mungkin yang lainnya,” ungkapnya.

Terkait sikap politik terhadap pemerintah, Partai Gerakan Rakyat memilih posisi dukungan kritis atau critical support.

“Posisi kita jelas, critical support. Misalnya satu, bencana yang terjadi, kita mendesak kepada pemerintah untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional. Yang kedua, ketika peristiwa itu melembung, bagaimana Gerakan Rakyat juga gigih memperjuangkan agar bagaimana penegakan hukum itu mampu ditegakkan secara benar,” kata Sahrin.

“Ini adalah yang kita sebut dengan critical support. Kita mendukung ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Keputusan pendirian partai ditegaskan Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, dalam forum Rakernas tersebut.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Lalu, mengangkat dan mengesahkan saudara Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dalam masa bakti tahun 2026-2030,” ucapnya.