Wamen Otto Hasibuan Sebut Pers Harus Kuat, Pemerintah Dukung Kebebasan Pers

JAKARTA —
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi (Wamenko Hukum, HAM, dan Imigrasi) Otto Hasibuan menegaskan pentingnya memperkuat posisi pers di Indonesia. Ia menyebut kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang harus dijaga dan dilindungi negara.

“Kekerasan terhadap jurnalis berbeda jenisnya, berkaitan dengan banyak hal, misalnya karena bisnis maupun politik. Kebebasan pers bukan karena hadiah, hak itu konstitusional yang diberikan. Hak-hak dasar untuk menyampaikan pendapat dan ide harus disampaikan kepada masyarakat, mereka harus tahu,” ujar Otto Hasibuan usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) tahun 2025 di Jakarta, Rabu (22/10) lalu.

Baca Juga

7:20 pm

Sekjen CBCL Kunjungi Lokasi Pembangunan Gedung MWC NU Mataram Baru, Ini Agendanya!

350 Hadi Jakariya

Otto mengatakan kemajuan teknologi membuat kebebasan pers berkembang pesat, namun di saat yang sama juga semakin rentan terhadap tekanan dari berbagai pihak.

“Saat ini kebebasan pers juga sangat maju, hanya dalam 1 detik, media sudah bisa viral ke mana-mana. Dan yang terpenting pers adalah pilar demokrasi dalam bernegara seperti ini. Kita bisa membayangkan apabila pers itu diam, apabila ada ketidakadilan di suatu daerah, misalnya Ambon, dan kita diam,” tambahnya.

Ia menegaskan pemerintah mendukung penuh peran jurnalis dan media untuk tetap kritis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Baca Juga

9:10 pm

Bupati Lampung Timur Lantik 112 Kepala Desa Terpilih, Tekankan Pentingnya Tugas Pemerintahan Desa

297 Hadi Jakariya

“Pemerintah sangat mendukung dan dinamisme mereka harus kuat karena harus ada kritik membangun,” kata Otto.

Meski begitu, laporan kekerasan terhadap wartawan di berbagai daerah masih terus bermunculan. Banyak kasus terjadi saat peliputan isu sensitif yang bersinggungan dengan kepentingan bisnis maupun politik. Pemerintah pun diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka kekerasan terhadap jurnalis.