Lampung Selatan – Indonesia sedang berduka, pertumpahan darah, kerusakan fasilitas umum, fasilitas pribadi, aktivitas terhambat, bentrok aparat dan masyarakat tidak terhindarkan, rakyat mengamuk, korban berjatuhan, nyawa melayang, para elite politik legislatif maupun yudikatif harus bertanggung jawab, para ketum partai harus segera tindak tegas
Sebagai kader HMI Lampung Selatan, saya mengajak kita semua melihat kembali akar masalah. Sumbu api kekacauan ini tak lahir begitu saja. Ia dipicu oleh ulah sebagian penyelenggara negara dan anggota DPR yang lebih sibuk mendewakan diri ketimbang memperjuangkan rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya menjadi wakil-wakil rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, kini telah menjadi ajang unjuk taring, unjuk adu kekayaan, bahkan ajang joget-joget di dalam gedung sakral paripurna, dimana di tempat itu nasib rakyat indonesia di gantungkan
Bukan rahasia umum mahar politik yang tinggi di indonesia hanya bisa di tebus oleh para pemilik finansial mempuni, atau mereka yang memiliki bohir penguasa ekonomi yang berkepentingan tapi kini tingkah dan minimnya nurani dewan-dewan rakyat tidak bisa di toleransi lagi.
Bukan dengan membakar fasilitas umum, bukan pula dengan berkelahi melawan aparat, apalagi merusak aset negara. Jalan keluar dari kekacauan ini adalah evaluasi total. Bersihkan oknum dalam kabinet maupun DPR yang menjadi biang kerusuhan.
Para pimpinan partai juga harus berani mengambil langkah tegas. Anggota yang terbukti memantik gejolak harus segera ditindak. Jika sudah tidak bisa dibina, pecatlah. Pergantian antarwaktu (PAW) wajib dilakukan bagi para wakil rakyat yang justru memicu amarah publik. Dengan cara itu, luka hati masyarakat bisa sedikit terobati.
Gelombang aksi yang membesar, Tragedi Djarah menjarah malam ini merupakan salah satu bukti dari rakyat bahwa pemerintah bukan raja yang harus di dewakan dan rakyat bukan kerbau yang hanya dipekerjakan bahkan harus di hisab juga pajak nya
NKRI ini di satukan dengan pancasila dan UUD 1945, mari kita amalkan 5 sila yang terkandung di dalamnya untuk menyelamatkan NKRI dari kekacauan, Ketuhanan Yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta pada sila terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
