- JAKARTA
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025). Dana ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan akses internet di wilayah Papua yang dinilai masih tertinggal dari sisi konektivitas digital.
Dikutip dari siaran pers KOMDIGI, langkah iniinternet Papua
merupakan bagian dari strategi Komdigi dalam mendorong pemerataan digital di Indonesia Timur, sekaligus mendukung transformasi digital nasional. Papua menjadi salah satu fokus prioritas dalam perluasan infrastruktur telekomunikasi karena tantangan geografis dan keterbatasan jaringan yang masih kerap dikeluhkan masyarakat.
Total kebutuhan anggaran Komdigi untuk tahun anggaran 2026 mencapai Rp 20,36 triliun, meningkat dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 7,75 triliun. Selain Papua, anggaran tambahan ini juga akan dialokasikan untuk menjaga keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN) dan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) dalam negeri.
“Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur digital di Papua tidak bisa ditunda lagi. Kesenjangan digital di wilayah timur Indonesia dikhawatirkan dapat memperlebar jurang ketimpangan informasi dan akses terhadap layanan publik berbasis digital.
Anggaran tambahan ini juga diarahkan pada penguatan ekosistem digital yang aman dan memberdayakan. Komdigi menekankan pentingnya pengamanan ruang digital dan penyebaran informasi publik melalui saluran komunikasi yang andal.
Seluruh program yang diusulkan masuk dalam kerangka besar transformasi digital yang “bermakna”, sesuai visi Kementerian Komdigi untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital nasional.
“Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Kementerian Komdigi di bawah pimpinan kami dan juga Pak Wamen untuk terus maju,” ujar Meutya.
Pada kesempatan yang sama, Meutya juga memaparkan kinerja Komdigi yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat tersebut melalui belanja yang efisien dan akuntabel.
Tak hanya itu, Komdigi juga menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kementerian/lembaga lainnya di kuartal I 2025, dengan nilai Rp 8,66 triliun hingga 4 Juli 2025.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Angga Raka Prabowo, serta para pejabat eselon I di lingkungan kementerian.
Ditulis oleh: Hadi Jakariya
Disunting oleh: Hadi Jakariya
