Lampung Timur – Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Lampung Timur resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) periode 2025–2027, Rabu (21/1/2026). Organisasi ini menyatakan siap mengambil peran aktif dalam mendorong kesejahteraan nelayan pesisir.
Pengukuhan dihadiri nelayan serta kepala desa dari Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari DKP Provinsi Lampung, BNN Lampung Timur, Dinas Perikanan, Dinas Sosial Lampung Timur, hingga unsur Forkopincam.
Prosesi pengukuhan dipimpin Ketua DPD HMNI Provinsi Lampung, Dr. Eri Setya Negara, dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agustinus, SE, MM ditetapkan sebagai Ketua DPD HMNI Lampung Timur periode 2025–2027, didampingi Suparlan sebagai Wakil Ketua I.
Dalam sambutannya, Agustinus menegaskan komitmen HMNI Lampung Timur untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta BNN sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah pesisir.
Selain itu, HMNI Lampung Timur akan fokus pada pemberdayaan UMKM keluarga nelayan serta penataan dan pendataan nelayan yang dinilai belum tertib.
Program tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sekitar 1.500 kepala keluarga nelayan menjadi sasaran pendampingan, termasuk fasilitasi bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) guna memastikan perlindungan hak-hak nelayan.
Asisten I Bidang Pembangunan Setdakab Lampung Timur, Ahmad Zainunin, mengajak HMNI memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia menyebut Lampung Timur memiliki garis pantai sekitar 110 kilometer yang tersebar di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti dengan potensi kelautan yang besar.
Bupati Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, dalam sambutan daringnya, menegaskan harapan agar HMNI menjadi wadah strategis dalam mendukung visi pembangunan daerah, khususnya bagi masyarakat nelayan pesisir.
“Dengan panjang garis pantai Lampung Timur sekitar 110 kilometer, HMNI diharapkan mampu mengoptimalkan potensi nelayan agar mendapatkan nilai tambah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Ela.
Ketua DPP HMNI Pusat, Ir Brata Tridharma, menyampaikan bahwa HMNI telah terbentuk di 34 provinsi dan 347 kabupaten/kota sejak berdiri pada 2015.
HMNI hadir untuk melengkapi program pemerintah, bersinergi dengan Komite Nasional Masyarakat Pesisir (KNMP), serta mendorong profesionalisme nelayan dan keluarganya.
HMNI juga mendorong digitalisasi data perikanan guna mempermudah pendataan, klasifikasi, dan perumusan kebijakan. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan masyarakat nelayan yang lebih tertib, maju, dan sejahtera.
Ia juga berharap, pengurus yang telah dikukuhkan dapat mendukung masyarakat nelayan di Lampung Timur untuk terus mengembangkan budaya Nadran (upacara sedekah laut) sebagai bagian dari kearifan lokal pesisir.
Rangkaian pengukuhan ditutup dengan pembacaan Deklarasi Bahari yang menegaskan komitmen terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat, serta laut yang bersih dan lestari.
Acara diakhiri dengan pemotongan pita sebagai tanda pengurus DPD HMNI Lampung Timur resmi dilantik.
Penulis : Deri Kurnia
Editor : Hadi Jakariya
