Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan sistem digital terpadu untuk menyatukan dan memvalidasi data warga miskin guna memastikan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi berjalan lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan.
Kerjasama ini telah di teken oleh Menteri Meutya Hafid, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (04/02/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, digitalisasi harus berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar berhak.
“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dikutip dari laman Komdigi.
Menurut Meutya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya melalui integrasi data dan sistem digital pemerintahan.
Digitalisasi dinilai sebagai fondasi untuk memperbaiki akurasi data penerima manfaat, meningkatkan transparansi, serta memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif.
“Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegas Meutya.
Selain penyediaan infrastruktur dan sistem digital, Kemkomdigi juga berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebut sektor digital memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Budiman, akses teknologi digital membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.
BP Taskin saat ini mengembangkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya.
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas.
“Orang yang telah berkontribusi dengan baik mendapatkan Poin Amal Sosial yang bisa ditukar di dalam komunitasnya,” jelas Budiman.
Ia berharap Kemkomdigi dapat mendukung penyediaan teknologi agar program tersebut berjalan lebih efektif dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
Penulis : Muh Alfiandi
Editor : Hadi Jakariya
Sumber Berita: Komdigi
