OPINI – Janji Joko Widodo untuk menikmati masa tua dengan tenang sembari mengemong cucu di Solo tampaknya harus runtuh oleh kenyataan. Rencana “turun gunung” Presiden ke-7 RI tersebut ke Provinsi Lampung pada akhir Juni 2026 memicu skeptisisme publik.
Mengapa seorang mantan panglima eksekutif begitu agresif melakukan penetrasi elektoral ke daerah, justru ketika estafet kepemimpinan nasional telah resmi beralih?
Narasi resmi yang diamplifikasi oleh mesin relawan—seperti Barisan Rakyat Nusantara (BRN)—terdengar sangat klise dan sentimental. Agenda ini diklaim murni sebagai ekspresi kerinduan, silaturahmi, dan kunjungan balasan bagi warga Lampung yang pernah menyambanginya di Sumber, Solo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dalam anatomi politik praktis, tidak ada panggung tanpa kalkulasi dan tidak ada mobilisasi massa tanpa motif kekuasaan. Membungkus penetrasi politik berkedok “karnaval budaya” dan “jalan sehat” hanyalah eufemisme naif untuk menutupi konsolidasi kekuatan yang nyata di tingkat akar rumput.
Komodifikasi Mantan Presiden dan Penyelamatan PSI
Sinyal paling benderang dari syahwat politik ini adalah keterlibatan mutlak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam safari tersebut.
Alih-alih menempatkan diri sebagai negarawan senior (elder statesman) yang berdiri netral mengayomi seluruh elemen bangsa, Jokowi justru memilih “turun kelas” menjadi promotor utama (booster) sebuah partai politik partisan.
Langkah mendampingi struktur PSI di Lampung memperlihatkan bias kepentingan yang sangat telanjang: sebuah operasi penyelamatan darurat untuk partai yang kini dinakhodai oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Fenomena ini melahirkan preseden buruk bagi etika politik pasca-presidensial (post-presidential etiquette) di Indonesia. Publik disuguhi tontonan di mana marwah mantan kepala negara dikomodifikasi secara pragmatis demi kepentingan faksional.
Eksploitasi geopolitik Lampung seolah menjadi harga mati agar PSI tidak kembali menjadi partai gurem yang gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 mendatang.
Peta Politik Lampung: Mengapa Bumi Ruwa Jurai?
Pilihan Lampung sebagai titik mula safari politik nasional ini bukanlah sebuah kebetulan geografis belaka. Lampung adalah pintu gerbang strategis Pulau Sumatra dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai lebih dari 6,5 juta pemilih.
Secara geopolitik, siapa pun yang mengunci Lampung, ia memegang kunci kendali suara untuk koridor selatan Sumatra.
Mari kita bedah angka perolehan suara Pilpres 2024 di Lampung untuk memahami mengapa Jokowi bernostalgia ke wilayah ini:
– Total suara sah Pilpres 2024: 5.110.688 suara.
– Dominasi Prabowo-Gibran: menang sebesar 69,55 persen atau 3.554.310 suara, sekaligus menyapu bersih kemenangan di seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
– Kantung suara utama: wilayah perlintasan transmigrasi yang menjadi basis loyalis Jokowi, seperti Lampung Tengah dengan 578.731 suara atau 73,3 persen, serta Lampung Timur dengan 459.374 suara atau 72,8 persen.
Angka-angka kemenangan telak tersebut menunjukkan bahwa Lampung merupakan “tanah subur” bagi loyalis Jokowi. Safari ini adalah upaya sistematis untuk merekatkan kembali jaring-jaring elektoral tersebut agar tidak pudar, sekaligus mengonversinya menjadi modal politik masa depan bagi PSI dan Gibran Rakabuming Raka.
Analogi Sejarah: Bayang-Bayang Shadow King dan Dinasti
Secara historis, keengganan penguasa untuk benar-benar melepaskan kendali bukanlah barang baru.
Kita bisa berkaca pada sejarah pasca-Restorasi Meiji di Jepang, ketika muncul fenomena Insei atau “pemerintahan dari balik biara”. Dalam sistem tersebut, seorang kaisar secara resmi turun takhta, namun tetap memegang kendali riil di balik layar untuk mendikte penerus dan mengamankan garis keturunan keluarganya.
Di panggung modern, manuver Jokowi ini juga mengingatkan pada strategi Lee Kuan Yew di Singapura maupun Mahathir Mohamad di Malaysia setelah mundur dari kursi perdana menteri. Mereka bertransformasi menjadi Senior Minister atau mentor politik yang tetap memiliki pengaruh kuat untuk mengintervensi arah kebijakan negara dan menjaga dinasti politik mereka tetap relevan.
Bedanya, di Indonesia, intervensi tersebut dilakukan secara informal melalui mobilisasi massa relawan di luar koridor institusi resmi.
Klaim bahwa safari ini steril dari kepentingan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pembodohan logika publik. Bagi mentor politik sekelas Jokowi, merawat konstituen agar tetap solid secara organik di daerah strategis merupakan bentuk investasi defensif sekaligus ofensif.
Secara defensif, langkah itu menjadi perisai politik untuk menjaga posisi tawar (bargaining power) Gibran di kabinet saat ini agar tidak tergerus dinamika koalisi.
Secara ofensif, ini merupakan langkah awal untuk mengunci basis elektoral demi memuluskan suksesi kepemimpinan nasional di masa depan.
Bahaya Post-Power Syndrome bagi Demokrasi
Secara institusional, fenomena “presiden membayangi presiden” mengirimkan sinyal bahaya bagi kesehatan demokrasi Indonesia.
Gerakan aktif Jokowi di lapangan mengonfirmasi gejala akut ketidakmampuan mantan penguasa untuk melepaskan takhta (post-power syndrome). Ketika seorang mantan presiden terus memelihara faksi massa secara mandiri, hal ini berisiko menciptakan dualisme patronase politik di tingkat bawah yang berpotensi memicu keretakan stabilitas pemerintahan yang sah.
Demokrasi yang sehat menuntut adanya estafet yang tuntas, bukan pergantian formalitas yang menyisakan bayang-bayang masa lalu.
Publik kini disodori ironi. Di saat seorang tokoh bangsa seharusnya sibuk merumuskan cetak biru kebangsaan yang visioner atau aktif di panggung diplomasi internasional, ia justru memilih bermanuver di tingkat lokal.
Safari di Lampung ini bukan lagi soal romantisme hubungan rakyat dan pemimpinnya, melainkan sebuah unjuk kekuatan (power show) bahwa sang mantan penguasa belum benar-benar rela untuk digantikan.
Editor : Hadi Jakariya
