Sebanyak 180 wartawan dari 68 media nasional dan internasional resmi mengantongi ID Card dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini menjadi bagian dari upaya Komdigi untuk memperluas akses jurnalis terhadap informasi publik serta memperkuat ekosistem komunikasi antara pemerintah dan media.
“Ini adalah bentuk transparansi Komdigi untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Dengan pendataan resmi melalui ID, wartawan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas kerja di Kementerian Komdigi, termasuk ruang kerja, jaringan internet, dan sarana pendukung liputan lainnya,” ujar Menteri Komdigi Meutya Hafid, seperti dikutip dari laman resmi KOMDIGI.
Meutya menjelaskan, ID Card tersebut bukan sekedar kartu pengenal, melainkan bagian dari sistem penguatan transparansi kelembagaan. Dengan ID itu, wartawan terdaftar dapat mengakses layanan informasi publik tanpa hambatan administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah ini selaras dengan kebijakan kementerian dalam memperkuat akses informasi yang tertata, aman, dan profesional,” lanjut Meutya.
Selain membagikan ID, Komdigi juga meluncurkan program Ngopi Bareng Wartawan yang akan digelar rutin setiap hari Jumat. Acara ini dirancang sebagai forum diskusi informal antara jurnalis dan pejabat KOMDIGI, termasuk menteri, wakil menteri, hingga para direktur jenderal.
“Kami ingin memastikan ada saluran komunikasi yang terjaga setiap pekan, agar kerja-kerja informasi publik makin efektif,” kata Meutya.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menambahkan bahwa pihaknya juga menyiapkan fasilitas pendukung bagi wartawan yang kerap bekerja di luar jam operasional.
“Fasilitas ini kami harapkan bisa menunjang kerja profesional rekan-rekan jurnalis baik untuk riset, penulisan, maupun mempersiapkan peliputan,” jelas Nezar.
Menurut dia, Komdigi telah menyediakan komputer dan ruang riset yang dapat dimanfaatkan wartawan secara maksimal.
Dengan kebijakan ini, Komdigi berharap kemitraan antara pemerintah dan media terus terjaga dalam semangat kolaborasi dan keterbukaan. Pemerintah juga berharap ekosistem informasi nasional semakin kuat, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik.
