Kawanan gajah liar dilaporkan memasuki area perkebunan milik warga di Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (2/7/2025) pagi. Kemunculan satwa bertubuh besar ini memicu kepanikan warga yang khawatir akan keselamatan dan kerusakan tanaman.
Peristiwa yang jarang terjadi ini mendapat respons dari aparat dan pemerintah daerah. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji turun langsung ke lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Setiba di lokasi, ketiganya langsung berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perangkat desa setempat. Langkah ini dilakukan guna menentukan strategi penanganan terbaik yang mengedepankan keselamatan warga dan gajah liar tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati mengimbau warga agar tidak panik dan menghindari tindakan yang dapat memicu reaksi agresif dari gajah.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyatakan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mengatasi konflik dengan satwa liar.
“Kita akan mendukung langkah-langkah relokasi atau penggiringan gajah kembali ke habitatnya agar tidak terjadi kerusakan lebih luas dan tidak membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keselamatan manusia dan kelestarian alam.
Ia menyampaikan bahwa TNI bersama unsur terkait siap membantu pengamanan di lokasi hingga situasi benar-benar kondusif.
Warga sekitar menyambut positif kehadiran langsung para pejabat. Menurut mereka, kehadiran tersebut memberikan rasa aman di tengah kepanikan yang sempat terjadi.
Petugas gabungan dari berbagai instansi kemudian melakukan penggiringan gajah secara perlahan kembali ke kawasan hutan. Proses ini dilakukan dengan hati-hati sembari memantau pergerakan kawanan agar tidak kembali masuk ke permukiman.
Langkah cepat, terkoordinasi, dan kolaboratif ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga konservasi dalam menangani konflik satwa liar di wilayah Lampung Timur.
