FREENTALK – Dalam persiapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, jadwal pencairan gaji dan honorarium anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beberapa hari lalu menjadi viral di sosial media Tik Tok. Isu ini mencuat karena adanya ketidakseragaman dalam pencairan dana di berbagai daerah.
Pada tanggal 25 Januari 2024, sekitar 5,7 juta petugas KPPS resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka akan melaksanakan tugas selama satu bulan, dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Sebelumnya, para anggota KPPS telah menjalani bimbingan teknis pada 25-27 Januari 2024 untuk mempersiapkan diri.
Jadwal pencairan gaji KPPS Pemilu 2024 diatur oleh Surat Kementerian Keuangan (SKK) Nomor S-647/MK.02/2002. Gaji akan cair setelah masa tugas berakhir, yaitu pada 25 Februari 2024 atau setelahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, terdapat perbedaan besaran gaji dan honorarium antara Pemilu dan Pilkada 2024. Seperti dikutip dari berbagai sumber, berikut rincian besaran honor hingga tugas KPPS.
Besaran Gaji KPPS Pemilu 2024:
Ketua KPPS: Rp1,2 juta
Anggota KPPS: Rp1,1 juta
Satlinmas TPS: Rp700.000
Besaran Gaji KPPS luar negeri:
Ketua KPPS luar negeri: Rp6,5 juta
Sekretaris KPPS luar negeri: Rp6 juta
Satlinmas TPS luar negeri: Rp4,5 juta
Besaran Gaji KPPS Pilkada 2024:
Ketua KPPS: Rp900.000
Anggota KPPS: Rp850.000
Satlinmas TPS: Rp650.000
Uang saku bimbingan teknis (bimtek) KPPS bervariasi, dengan jumlah antara Rp50.000 hingga Rp200.000.
Tugas dan Tanggung Jawab Anggota KPPS
Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), tujuh petugas KPPS bertanggung jawab atas kelancaran proses pemungutan suara. Tugas mereka termasuk mengumumkan jadwal pemungutan suara, memastikan pemilih menerima suara, memberikan instruksi sesuai bimbingan teknis, dan mengelola pemungutan dan penghitungan suara.
Kode Etik KPPS: Pedoman Penting
Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPPS terikat pada kode etik yang mencakup prinsip-prinsip seperti mandiri dan adil, kepastian hukum, jujur, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, dan tertib.
Semua ini menjadi dasar bagi KPPS dalam menjalankan tugas mereka dengan aman dan tanpa kecurangan.***
Editor: Hadi Jakariya
Sumber: Berbagai Sumber
