Lampung Timur — Pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Upaya tersebut menyusul masih berulangnya konflik gajah liar dengan warga di desa-desa sekitar kawasan konservasi.
Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, wilayah yang selama ini tercatat memiliki tingkat konflik tertinggi.
Rencana tersebut telah disiapkan sejak setahun terakhir sebagai bagian dari strategi pengamanan habitat dan keselamatan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Ir. Yanyan Ruchyansyah, mengatakan Gubernur Lampung telah mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah pusat guna merealisasikan pembangunan tanggul tersebut.
“Bapak Gubernur Lampung telah mengajukan proposal anggaran sekitar Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul. Kami terus melakukan follow up agar dapat direalisasikan tahun ini,” ujar Yanyan, Senin (19/1/2026).
Tanggul pengaman dirancang sebagai pembatas fisik untuk menekan pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari kawasan TNWK dan masuk ke permukiman warga. Infrastruktur ini diharapkan dapat menurunkan risiko konflik sekaligus melindungi populasi Gajah Sumatera.
“Tanggul pengaman diperlukan untuk menekan pergerakan gajah keluar kawasan TN Way Kambas dan menurunkan risiko konflik, baik terhadap satwa maupun masyarakat,” jelasnya.
Menurut Yanyan, penanganan konflik manusia dan gajah tidak bisa disamaratakan karena karakter konflik di setiap wilayah berbeda, mulai dari kategori ringan hingga berat.
“Tidak semua wilayah memerlukan penanganan yang sama. Ada lokasi yang membutuhkan tanggul pengaman, ada yang perlu dipasang pagar kejut listrik, dan ada pula yang cukup dengan pagar kawat,” ungkapnya.
Perhatian terhadap konflik gajah dan manusia di Way Kambas juga datang dari pemerintah pusat. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian serius dan menyatakan komitmen mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan pembatas permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Presiden memandang konflik gajah dan manusia sebagai persoalan kemanusiaan dan konservasi yang harus ditangani secara berkelanjutan.
“Presiden melihat konflik ini bukan hanya soal satwa liar, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan solusi jangka panjang yang adil bagi manusia dan alam,” ujar Gubernur Lampung.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyambut dukungan pemerintah pusat tersebut. Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyebut pembangunan tanggul pembatas permanen di TNWK merupakan harapan yang telah lama disampaikan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian Presiden dan pemerintah pusat. Pembangunan tanggul pembatas ini adalah harapan yang sejak lama disuarakan masyarakat Lampung Timur. Harapannya, masyarakat bisa hidup berdampingan dengan tetap menjaga kelestarian konservasi TNWK,” kata Ela, Kamis (22/1/2026).
Ela menuturkan konflik manusia dan gajah di wilayahnya telah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak langsung pada kehidupan serta mata pencaharian warga desa penyangga TNWK. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah kerap berada di posisi terdepan dalam penanganan dampak konflik.
“Selama ini pemerintah daerah selalu menjadi bantalan. Apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan, telah kami upayakan melalui berbagai program,” ujarnya.
Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membangun tanggul pembatas di sejumlah titik rawan konflik, meski dengan keterbatasan anggaran daerah. Salah satu lokasi prioritas berada di Desa Braja Asri.
Selain pembangunan tanggul, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan rehabilitasi lahan pertanian pascakonflik, menyediakan sarana siaga penghalauan gajah, serta mengusulkan pembangunan jalan usaha tani bagi masyarakat terdampak.
“Upaya-upaya tersebut kami lakukan semaksimal mungkin sesuai kemampuan daerah. Namun dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami optimistis penanganan konflik gajah dan manusia di Way Kambas dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Hadi Jakariya
Editor : Hadi Jakariya
