LAMPUNG TIMUR — Upaya mempercepat produksi pangan nasional terus dilakukan pemerintah. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menggelar Gerakan Tanam Serempak di, Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (21/8/2026).
Gerakan tanam ini tidak hanya berlangsung di Lampung Timur, tetapi serentak di 25 provinsi. Program menyasar lahan Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 dan 2025 serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tin Latifah, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Adi Destriadi, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Endro Gunawan, serta jajaran pemerintah daerah dan insan pertanian dari berbagai daerah.
Gerakan Tanam Serempak menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan lahan yang telah dibuka melalui program Oplah dan CSR segera dimanfaatkan dan menghasilkan produksi.
Selain memperluas areal tanam, pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman (IP), sehingga lahan pertanian dapat dimanfaatkan lebih optimal dengan frekuensi tanam yang lebih tinggi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan tanam menjadi langkah strategis untuk menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan.
Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari gerakan nasional untuk meningkatkan IP, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.
Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah bersama TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga petani.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujar Arsanti.
Arsanti menyebut lahan hasil Oplah dan CSR yang telah dibuka harus segera dimanfaatkan. Targetnya, indeks pertanaman dapat ditingkatkan dari satu kali tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun.
Data realisasi tanam periode Oktober 2025 hingga 19 Agustus 2026 menunjukkan, luas tanam pada lokasi Oplah 2024 telah mencapai 605.130,16 hektare dengan IP 1,74.
Sementara itu, Oplah 2025 mencapai 772.939,12 hektare dengan IP 1,76. Adapun lahan CSR 2025 yang telah tertanami mencapai 66.157,78 hektare dengan IP 1,12.
Di tengah ancaman kekeringan, pemerintah juga memperkuat percepatan tanam melalui program pompanisasi.
Arsanti mengatakan pemanfaatan lahan harus dilakukan secara maksimal. Penyuluh pertanian diminta memastikan petani memperoleh informasi mengenai teknologi budidaya, kondisi iklim dan cuaca, hingga potensi serangan hama dan penyakit tanaman.
Pengelolaan lahan juga didorong melalui konsolidasi oleh Brigade Pangan. Dengan hamparan lahan yang lebih luas, penggunaan alat dan mesin pertanian diharapkan lebih efisien, biaya produksi dapat ditekan, waktu tanam dipersingkat, dan produktivitas meningkat.
Arsanti juga meminta penanganan kekeringan dilakukan secara terencana, mulai dari pemetaan sumber air hingga penguatan pompanisasi.
Penyuluh pertanian juga diminta segera menyusun Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagai dasar percepatan program di lapangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tin Latifah menilai penguatan peran penyuluh menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
Pemerintah juga terus mendorong penerapan Program Modern Agriculture Advance System (PM-AAS), yang mengintegrasikan teknologi dan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.
Untuk menghadapi potensi kekeringan, program pompanisasi turut diperkuat melalui penyediaan akses energi di sentra pertanian.
Kolaborasi dengan PLN melalui program Listrik Masuk Sawah diharapkan membuat operasional pompa air semakin optimal, sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada bahan bakar dalam menjaga ketersediaan air irigasi.
Dalam sesi dialog, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Riau, Hendrizal, didampingi Kepala BBPP Lembang Ahmad Dedy Syahtori, menyampaikan tantangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit di sejumlah wilayah.
Menanggapi persoalan tersebut, Arsanti menegaskan lahan yang telah masuk dalam program Cetak Sawah Rakyat diperuntukkan bagi pengembangan pertanian tanaman pangan, khususnya persawahan.
Karena itu, pemanfaatan lahan harus tetap sesuai dengan tujuan program agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga petani.
Dari Lampung Timur, pemerintah berharap percepatan tanam tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut pada pemanfaatan lahan secara maksimal dan peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan.
Penulis : Agus S
Editor : Hadi Jakariya
