Presiden Prabowo Subianto dikabarkan resah dengan maraknya aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas). Kekhawatiran itu muncul lantaran tindakan-tindakan tersebut dinilai mengganggu iklim investasi dan menciptakan ketidaknyamanan di kalangan pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Jakarta, pada Jumat (9/5/2025), seperti dikutip dari Tribrata News.
“Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah,” kata Prasetyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai bentuk respons atas situasi tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan. Satgas ini resmi dibentuk pada Selasa (6/5/2025) dengan mandat menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat pertumbuhan dunia usaha.
Mensesneg menuturkan, keresahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Jaksa Agung dan Kapolri untuk menyusun langkah strategis. Salah satunya adalah pembinaan terhadap ormas agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya sebagai wadah aspirasi masyarakat.
“Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi,” kata Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam aktivitas ormas-ormas tersebut.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa upaya pembinaan ormas sejatinya sudah berjalan, baik melalui Polri maupun Kementerian Dalam Negeri, khususnya terhadap ormas yang belum memiliki badan hukum.
