Pemerintah telah menyiapkan 1.000 unit rumah yang dapat diakses oleh karyawan industri media pada tahun ini. Jika permintaan meningkat, langkah penambahan kuota akan diajukan kepada Menteri Perumahan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi kepemilikan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang kini secara khusus menyasar pekerja media, termasuk wartawan. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar para pekerja industri informasi yang kerap kali belum tersentuh solusi kepemilikan hunian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikutip dari laman resmi KOMDIGI pada Jumat 25 April 2025, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah menyediakan hunian layak bagi para pekerja media yang selama ini belum memiliki rumah sendiri.
“Pemerintah telah menyiapkan 1.000 unit rumah yang dapat diakses oleh karyawan industri media pada tahun ini. Jika permintaan meningkat, langkah penambahan kuota akan diajukan kepada Menteri Perumahan,” tegasnya dalam Sosialisasi Program Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (23/04/2025).
Nezar menyebut, program ini adalah bagian dari solusi atas tantangan yang kerap dihadapi para pekerja media untuk memiliki hunian sendiri. Tingginya biaya sewa dan keterbatasan finansial menjadi penghalang yang coba dijawab pemerintah lewat skema FLPP.
“Kita tahu banyak teman-teman kita ini memimpikan punya rumah, walaupun kecil, tapi punya sendiri, nggak perlu dipusingkan dengan sewa rumah setiap bulan. Dan setidaknya ada rumah yang layak huni,” ungkapnya.
Ia menambahkan, program ini bukan bentuk keistimewaan atau perlakuan khusus kepada pekerja media, melainkan murni upaya pemerataan akses terhadap hunian terjangkau.
“Mungkin ada kesalahpahaman seakan-akan ini program yang diberikan kepada wartawan atau karyawan industri media dengan privilege tertentu. Misalnya dapat diskon besar, kemudian ada wacana, wah ini cara pemerintah untuk dalam tanda kutip membungkam suara kritis media. Ini jauh dari itu semua. Ini sama sekali nggak ada karena ini hanya program akselerasi kepemilikan rumah sebetulnya,” jelasnya.
Jika antusiasme meningkat, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menambah kuota yang tersedia. Nezar menyebut, pihaknya akan mengusulkan langsung kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman apabila diperlukan.
“Tergantung bagaimana rekan-rekan nanti memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan ini terbuka tentu saja menjadi salah satu opsi untuk karyawan di industri media untuk bisa memiliki rumah,” tuturnya.
Nezar juga mendorong seluruh asosiasi media dari berbagai platform—televisi, radio, media daring, hingga cetak—untuk berkolaborasi menyebarluaskan informasi program ini kepada para anggotanya.
“Dan kalau yang dari perusahaan media, mungkin ini bisa diadopsi menjadi bagian dari program percepatan pembelian rumah yang ada di perusahaan masing-masing,” ungkapnya.
