57 Persen Warga Indonesia Andalkan Media Sosial sebagai Sumber Berita, Pemerintah Dorong Regulasi Lindungi Jurnalis

Sebanyak 57 persen masyarakat Indonesia kini menjadikan media sosial sebagai sumber utama berita. Bahkan, 40 persen di antaranya mengandalkan platform digital ini sebagai rujukan informasi harian. Tren ini makin kuat di kalangan usia muda 18–24 tahun, dengan proporsi pengguna mencapai lebih dari 50 persen.

Perubahan signifikan ini menjadi sorotan utama dalam Forum Internasional CTRL+J Asia Pacific (APAC) yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025). Dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk melindungi hak-hak penerbit dan jurnalis, di tengah derasnya transformasi digital dan dominasi kecerdasan artifisial (AI).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tikungan Morlan Jalan Ir Sutami Menelan Korban Lagi, Kali Ini Mobil Masuk Drainase

315 Hadi Jakariya

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia tengah mendorong terbentuknya ekosistem digital yang adil dan inklusif, yang mendukung jurnalisme berkualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa teknologi, termasuk AI, tidak menjadi perusak nilai-nilai dasar jurnalistik, tetapi justru menjadi penguat bagi jurnalisme yang independen dan bertanggung jawab,” tegas Nezar.

Di tengah arus konsumsi berita yang kian beralih ke platform digital, industri media nasional menghadapi tekanan serius. Penurunan pendapatan iklan, berkurangnya kepercayaan publik, hingga kecenderungan masyarakat menghindari berita arus utama menjadi tantangan besar.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pimpin Upacara HUT ke-25 Lampung Timur di Mataram Baru, Camat Sriyati Bacakan Pesan Dari Bupati

376 Deri Kurnia Pratama Kontributor

“Pergeseran ini membuat industri media nasional menghadapi tantangan serius, yaitu menurunnya pendapatan iklan, turunnya kepercayaan publik, dan kecenderungan menghindari berita arus utama,” ujarnya.

Selain itu, Nezar juga menyoroti dominasi platform digital global yang diperkirakan akan menguasai 81 persen belanja iklan kawasan Asia Pasifik (APAC) pada 2028. Ia menilai perlunya regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak ekonomi maupun moral para jurnalis.

“Pemerintah Indonesia tengah memperkuat upaya regulatif yang mendukung hak penerbit di platform digital. Ini bukan hanya soal keberlanjutan ekonomi, tetapi juga menjaga integritas informasi publik,” kata Nezar.

Forum CTRL+J APAC menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah, industri teknologi, media, hingga masyarakat sipil. Diskusi berfokus pada penciptaan model bisnis baru yang berkelanjutan, kemitraan media-platform yang lebih setara, serta pengembangan AI yang inklusif dan tidak bias terhadap bahasa-bahasa minoritas di Asia Pasifik.

“Kami ingin teknologi menjadi fasilitator, bukan pengganti nilai-nilai jurnalisme. Ini saatnya membangun kolaborasi yang kuat antara media dan raksasa teknologi agar konten berkualitas mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak,” tutup Nezar.

Forum ini menjadi kelanjutan dari diskusi global tentang masa depan jurnalisme yang sebelumnya telah digelar di Johannesburg dan São Paulo. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan regional Asia Pasifik karena lonjakan signifikan konsumsi berita digital di kawasan ini, terutama melalui media sosial dan perangkat mobile.